20 October 2026
BIG Consensus 2026: 2 Tahun Prabowo-Gibran, Kepastian Hukum & Konsistensi Regulasi Lemah
Media Publikasi
Bisnis.com, JAKARTA — BIG Consensus 2026 mengevaluasi 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memotret lemahnya kepastian hukum dan konsistensi regulasi di Indonesia. Tingginya ketidakpastian kebijakan ini menjadi keluhan utama sekaligus sumber keraguan bagi pelaku usaha dalam mengeksekusi rencana investasi.
Berdasarkan hasil survei BIG Consensus 2026, tingkat kepastian hukum dan konsistensi regulasi yang diterbitkan pemerintah selama 2 tahun terakhir mendapat rapor merah.
Sebanyak 34,48% responden (20 asosiasi) menilai kebijakan pemerintah kurang konsisten, dan 20,69% responden (12 asosiasi) menilainya sangat tidak konsisten.
"Ironisnya, hanya 1 dari 58 pimpinan asosiasi yang menilai regulasi saat ini sudah berjalan konsisten," ungkap Tim Riset DataIndonesia.id, dikutip Selasa (20/10/2026). Sentimen negatif tersebut menempatkan nilai rata-rata skala likert pada level -0,74, yang merupakan skor terendah di antara seluruh indikator evaluasi kebijakan.
Tingkat keyakinan responden pun hanya berada di level 5,26, mencerminkan tingginya keragu-raguan dan ketidakpercayaan pengusaha terhadap kepastian hukum saat ini. Dampak dari karut-marutnya regulasi ini juga sangat signifikan. Sebanyak 75,86% responden (44 dari 58 asosiasi) secara tegas memilih ketidakpastian regulasi dan kebijakan yang sering berubah sebagai hambatan paling krusial yang mengganggu produktivitas dan pertumbuhan industri.
Porsinya jauh mengungguli masalah tingginya suku bunga pinjaman (41,38%) maupun sulitnya birokrasi perizinan (39,66%). Ketidaksinkronan aturan antara kementerian/lembaga serta tumpang tindih regulasi pusat dan daerah menjadi sumber kebingungan utama yang disoroti oleh 10 responden. Kebingungan ini diperparah oleh ketidakpastian kebijakan di sektor keuangan dan fiskal, seperti aturan perpajakan dan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) yang dikeluhkan 9 responden. Selain itu, kompleksitas tata niaga perdagangan dan impor, serta kebijakan alokasi gas/energi (HGBT dan DMO) masing-masing turut menjadi sorotan 8 responden.
Sikap pesimistis dunia usaha diproyeksikan masih akan membayangi iklim usaha hingga 1 tahun ke depan. Untuk prospek 12 bulan ke depan, sebanyak 25 responden memprediksi kondisi kepastian hukum akan tetap buruk hingga sangat buruk, menekan nilai rata-rata prospek masa depan ke zona negatif di level -0,43. Sikap wait and see masih mendominasi dengan 25 responden tertahan di posisi netral, sementara hanya 8 responden yang percaya prospek hukum akan membaik.
Menghadapi tingginya risiko ketidakpastian ini, perbaikan tata kelola regulasi menjadi tuntutan mutlak. Sebanyak 33,3% pelaku industri menempatkan kepastian dan konsistensi regulasi sebagai rekomendasi kebijakan utama yang paling mendesak untuk segera dibenahi oleh pemerintah guna memulihkan kepercayaan pasar dan mendorong laju industrialisasi nasional.
Check news here!
Berdasarkan hasil survei BIG Consensus 2026, tingkat kepastian hukum dan konsistensi regulasi yang diterbitkan pemerintah selama 2 tahun terakhir mendapat rapor merah.
Sebanyak 34,48% responden (20 asosiasi) menilai kebijakan pemerintah kurang konsisten, dan 20,69% responden (12 asosiasi) menilainya sangat tidak konsisten.
"Ironisnya, hanya 1 dari 58 pimpinan asosiasi yang menilai regulasi saat ini sudah berjalan konsisten," ungkap Tim Riset DataIndonesia.id, dikutip Selasa (20/10/2026). Sentimen negatif tersebut menempatkan nilai rata-rata skala likert pada level -0,74, yang merupakan skor terendah di antara seluruh indikator evaluasi kebijakan.
Tingkat keyakinan responden pun hanya berada di level 5,26, mencerminkan tingginya keragu-raguan dan ketidakpercayaan pengusaha terhadap kepastian hukum saat ini. Dampak dari karut-marutnya regulasi ini juga sangat signifikan. Sebanyak 75,86% responden (44 dari 58 asosiasi) secara tegas memilih ketidakpastian regulasi dan kebijakan yang sering berubah sebagai hambatan paling krusial yang mengganggu produktivitas dan pertumbuhan industri.
Porsinya jauh mengungguli masalah tingginya suku bunga pinjaman (41,38%) maupun sulitnya birokrasi perizinan (39,66%). Ketidaksinkronan aturan antara kementerian/lembaga serta tumpang tindih regulasi pusat dan daerah menjadi sumber kebingungan utama yang disoroti oleh 10 responden. Kebingungan ini diperparah oleh ketidakpastian kebijakan di sektor keuangan dan fiskal, seperti aturan perpajakan dan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) yang dikeluhkan 9 responden. Selain itu, kompleksitas tata niaga perdagangan dan impor, serta kebijakan alokasi gas/energi (HGBT dan DMO) masing-masing turut menjadi sorotan 8 responden.
Sikap pesimistis dunia usaha diproyeksikan masih akan membayangi iklim usaha hingga 1 tahun ke depan. Untuk prospek 12 bulan ke depan, sebanyak 25 responden memprediksi kondisi kepastian hukum akan tetap buruk hingga sangat buruk, menekan nilai rata-rata prospek masa depan ke zona negatif di level -0,43. Sikap wait and see masih mendominasi dengan 25 responden tertahan di posisi netral, sementara hanya 8 responden yang percaya prospek hukum akan membaik.
Menghadapi tingginya risiko ketidakpastian ini, perbaikan tata kelola regulasi menjadi tuntutan mutlak. Sebanyak 33,3% pelaku industri menempatkan kepastian dan konsistensi regulasi sebagai rekomendasi kebijakan utama yang paling mendesak untuk segera dibenahi oleh pemerintah guna memulihkan kepercayaan pasar dan mendorong laju industrialisasi nasional.
Check news here!
Written by SPOT
sekuritas terbaik
sekuritas terpercaya